Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) yang melibatkan 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menghadirkan kolaborasi Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Andalas (UNAND) dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di Desa Kutabuluh, Kabupaten Langkat. Melalui pendekatan manajemen aset publik berbasis risiko, kegiatan ini meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana sekaligus mendukung pencapaian SDGs 1, 2, 3, 4, dan 17 melalui penguatan tata kelola aset publik yang berkelanjutan dan kolaborasi multipihak.
Langkat, 20 Juli 2026 – Komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan desa yang tangguh terhadap bencana kembali diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) yang melibatkan 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Kutabuluh, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan mengangkat tema "Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Mitigasi, Adaptasi, dan Kesiapsiagaan Bencana melalui Manajemen Aset Publik Berbasis Risiko Bencana Alam."
Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memahami pentingnya pengelolaan aset publik yang mempertimbangkan risiko kebencanaan, khususnya pada wilayah yang berada di kawasan rawan bencana. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang berpotensi mengganggu pelayanan publik, pembangunan desa, serta keberlanjutan aset-aset strategis milik pemerintah desa.
Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aset publik berbasis risiko tidak hanya bertujuan mengurangi dampak bencana, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui perlindungan aset ekonomi masyarakat, SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dengan menjaga keberlanjutan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui perlindungan fasilitas kesehatan dan penyediaan air bersih, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan menjaga keberlangsungan sarana pendidikan saat terjadi bencana, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi multipihak antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh pemerintah Desa Kutabuluh bersama tim PMKI yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun desa yang tangguh terhadap bencana. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen transformasi yang mengimplementasikan hasil penelitian menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
Materi disampaikan oleh para akademisi dari berbagai PTNBH yang tergabung dalam konsorsium PMKI, yaitu Prof. Dr. Elisabet Siahaan, S.E., M.Ec., Ketua Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian (MMPP), Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus Direktur Pusat Unggulan Iptek (PUI) Smart Innovation Hub for Asset Management and System Intelligence Universitas Sumatera Utara; Dr. Lasma Melinda Siahaan, S.E., M.Si., dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara serta peneliti pada PUI Smart Innovation Hub for Asset Management and System Intelligence Universitas Sumatera Utara; Yasir Riady, S.S., M.Hum. dari Universitas Terbuka; serta Prof. Ir. Taufika Ophiyandri, S.T., M.Sc., Ph.D. dari Universitas Andalas.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan berbagai aspek penting terkait identifikasi risiko bencana, strategi mitigasi dan adaptasi berbasis masyarakat, konsep manajemen aset publik berbasis risiko, hingga penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa. Penekanan diberikan pada pentingnya mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam siklus pengelolaan aset publik, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset.
Prof. Dr. Elisabet Siahaan menegaskan bahwa manajemen aset publik tidak lagi hanya berorientasi pada pencatatan dan pemeliharaan aset, tetapi harus berkembang menjadi sistem pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko kebencanaan. Menurutnya, aset publik desa merupakan infrastruktur vital yang harus dilindungi melalui pendekatan berbasis risiko agar mampu terus mendukung pelayanan publik dan pembangunan desa secara berkelanjutan.
Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset publik yang tangguh terhadap bencana akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur desa yang tetap berfungsi saat terjadi bencana akan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan (SDG 1), mempertahankan distribusi hasil pertanian dan ketahanan pangan desa (SDG 2), memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap tersedia (SDG 3), serta menjamin proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu (SDG 4).
Sementara itu, Dr. Lasma Melinda Siahaan menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola aset publik yang efektif. Dengan pemahaman yang baik mengenai identifikasi risiko, pemetaan kerentanan aset, serta penyusunan prioritas mitigasi, pemerintah desa akan lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana sekaligus meminimalkan kerugian sosial maupun ekonomi.
Menurutnya, pembangunan desa yang tangguh memerlukan sinergi lintas sektor melalui kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan implementasi SDG 17 (Partnerships for the Goals), di mana inovasi, riset, dan pendampingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana.
Kegiatan diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan mengangkat berbagai persoalan aktual yang dihadapi Desa Kutabuluh, seperti potensi banjir, kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap sarana pelayanan publik, serta perlunya strategi perlindungan aset desa yang lebih sistematis.
Sebagai bagian dari kegiatan, peserta juga melakukan identifikasi dan pemetaan aset publik yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana. Melalui pendekatan partisipatif, berbagai aset strategis seperti jalan desa, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, sistem penyediaan air bersih, kawasan pertanian, serta bangunan pelayanan publik dipetakan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan prioritas program mitigasi, pengalokasian anggaran, serta penyusunan rencana pembangunan desa yang lebih tangguh terhadap bencana.
Pemetaan aset tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa, menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta melindungi aset-aset produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, upaya mitigasi bencana tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan sesuai agenda SDGs.
Selain meningkatkan kapasitas aparatur desa, kegiatan ini juga memperkenalkan pendekatan manajemen aset publik berbasis risiko sebagai salah satu inovasi tata kelola pemerintahan desa yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan data aset, analisis risiko, serta strategi mitigasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sehingga setiap investasi pembangunan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana.
Melalui Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia, sinergi 24 PTNBH diharapkan terus menghasilkan inovasi, pendampingan, dan transfer pengetahuan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi ini menjadi contoh implementasi nyata SDG 17 melalui kemitraan strategis antarperguruan tinggi, sekaligus mendukung pencapaian SDG 1, SDG 2, SDG 3, dan SDG 4 melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aset publik secara adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.